Hearing Komisi D terkait Perijinan PKBM

DPRD SIDOARJO-Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo gelar hearing terkait perijinan operasional lembaga pendidikan pada Senin (28 September 2026) bertempat di ruang rapat paripurna.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dihadiri sejumlah Anggota Komisi D beserta kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Sidoarjo, Kepala Dispendukcapil, Kepala Dinas PUCKTR, Dinas DPMPTSP Sidoarjo, pengelola PKBM, Ketua MKKS, Ketua KPKS.

Pada kesempatan tersebut peserta rapat,   Nuryadi, S.Pd. dari MKKS Sidoarjo menyampaikan ijin operasional awalnya aman saja sebelum muncul aturan adanya IMB atau PBG. Setelah munculnya aturan baru, ijin operasional harus melengkapi IMB atau PBG maka sekolah sekolah swasta kelabakan semua. "Akhirnya di tahun  2025 pada bulan April kami melakukan audensi dengan bapak bupati, yang kebetulan juga dihadiri oleh bapak kepala dinas pendidikan. Kami audensi dengan bapak bupati bahwa ijin operasional harus ada IMB, akhirnya kami memohon kepada beliau agar dalam pengurusan IMB kami diberikan kemudahan untuk semua lembaga swasta mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun  SMK," ungkapnya.

Lanjut Nuryadi karena teman-teman SMK dan SMA yang waktu itu surat ijin operasionalnya  di provinsi, waktu itu diberi kemudahan diberi surat keterangan "masih dalam proses". Namun surat keterangan tersebut sekarang  sudah tidak berlaku. Terus terang untuk pengurusan IMB ini perlu biaya yang besar.

"Setelah muncul perbup tentang IMB yang kelar pada 3 Juni  2026, kami berkoordinasi dengan tim, tentunya kami berharap mendapatkan pelayanan yang mudah seperti program PTSL," tambahnya. Masih kata Nuryadi kepulangan kami dari rapat ini kami sangat berharap mendapatkan titik terang bahwa kepengurusan IMB itu diberikan kemudahan. Sehingga sekolah-sekolah swasta mendapatkan ijin operasional yang sebenarnya. 

"Bagaimana ijin operasional bagi sekolah-sekolah yang sudah berjalan ? di tahun 2025 bapak kepala dinas memberikan surat yang isinya, ijin operasional bagi sekolah-sekolah  SD, SMP, yang disebut namanya masih berlaku hingga 5 tahun ke depan sambil menunggu proses perijinan selanjutnya yang dilengkapi dengan IMB," ungkapnya.

Lanjutnya insya Allah kalau tidak perlu  IMB, ijin operasional aman-aman saja. Karena ada aturan adanya IMB maka mau tidak mau kita harus menindaklanjuti adanya IMB.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi  D DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan permasalahan terkait sulitnya mengurus IMB atau PBG itu terjadi hampir di semua lembaga pendidikan di Sidoarjo.  Syarat PBG menjadi halangan yang menjadikan ijin operasional lembaga pendidikan sulit diterbitkan. 

"Permasalahannya, salah satu rintangan untuk mengurus izin operasional adalah harus memiliki IMB atau PBG. Hal ini dialami hampir di semua lembaga pendidikan di Sidoarjo, tidak hanya di PKBM saja," ungkapnya.

Lanjut Dhamroni untuk mempercepat terbitnya PBG ini sebaiknya dibuat tim percepatan pengurusan PBG untuk membantu persoalan-persoalan yang terjadi.

Share this Post