Komisi B Terima Aduan Mahalnya PBG

DPRD SIDOARJO-Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar hearing dalam rangka menerima aduan pelaku usaha ihwal beban retribusi yang dinilai memberatkan dari PT Jawa Metalindo Prima Industri (JMPI) utamanya Retribusi PersetujuanBangunan Gedung (PBG) pada Selasa (13 Oktober 2026) bertempat di ruang rapat.

Hearing dipimpin oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan. 

”Hari ini, kami menerima pengaduan dari PT Jawa Metalindo Prima Industri tentang keberatan pembayaran retribusi PBG. Ini juga menggambarkan fenomena pergerakan ekonomi dari para pelaku usaha. Mungkin kondisi internal usaha mereka sedang mengalami kesulitan sehingga mengajukan keringanan,” ujar Sullamul.

Ketua DPRD periode 2014-2019 juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengabulkan permohonan diskon tanpa landasan yang kuat. Pasalnya, pemangkasan retribusi secara otomatis akan berdampak langsung pada pengurangan pendapatan asli daerah. 

​”Secara peraturan, kemungkinan itu bisa. Namun, dasarnya harus kuat. Karena diskon akan mengurangi pendapatan daerah, sehingga harus ada kajian hukum dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.

Sebagai solusi, Komisi B mengarahkan pihak manajemen JMPI untuk melayangkan surat permohonan secara formal kepada Bupati Sidoarjo. Di dalam surat tersebut, perusahaan diminta membeberkan secara transparan kondisi internal serta alasan mendesak yang mendasari permohonan keringanan tarif.

 

 

 

 

 

Share this Post